UNDANG UNDANG ITE

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

UU ITE pertama kali disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sementara, transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Aturan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Manfaat UU ITE

Salah satu pertimbangan pembentukan UU ITE adalah pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Sementara, secara umum kehadiran UU ITE memiliki beberapa manfaat jika dilaksanakan dengan benar. Sebagai UU yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, berikut beberapa manfaat UU ITE:

 ✓Menjamin kepastian hukum untuk                masyarakat yang melakukan transaksi        elektronik.

✓Mendorong adanya pertumbuhan                 ekonomi di Indonesia.

✓Salah satu upaya mencegah adanya           kejahatan yang dilakukan melalui                 internet.

✓Melindungi masyarakat dan pengguna         internet lainnya dari berbagai tindak             kejahatan online.

PERBUATAN YANG DILARANG UU ITE

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan secara rinci apa saja perbuatan yang dilarang. Bagi mereka yang melanggar UU ITE berpotensi mendapat hukuman berupa denda hingga kurungan penjara. Berikut beberapa perbuatan yang dilarang UU ITE:

1. Menyebarkan Video Asusila

Perbuatan pertama yang dilarang dalam UU ITE adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ini diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Setiap orang yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Judi Online

Selanjutnya, pasal 27 ayat (2) UU ITE memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Pencemaran Nama Baik

Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengatur tentang pencemaran nama baik. Pelaku yang dijerat dengan pasal ini bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada revisi UU No. 19 Tahun 2016, dijelaskan bahwa ketentuan pada pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan.

4. Pemerasan dan Pengancaman

Orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman juga berpeluang dijerat pasal 27 ayat (4) UU ITE. Hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Berita Bohong

Berita bohong juga dilarang dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Bagi para pelaku penyebar berita bohong bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. Ujaran Kebencian

Orang yang menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Hukuman pelaku ujaran kebencian sebagaimana dijelaskan pada pasal 28 ayat (2) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

7. Teror Online

Pada pasal 29 UU ITE mengatur perbuatan teror online yang dilarang. Pasal ini bakal menjerat setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Hukuman bagi pelaku teror online yang bersifat menakut-nakuti orang lain dengan adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

PASAL PASAL MENGENAI UU ITE

Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Alasannya, karena pasal 27 ayat 3 UU ITE yang biasa disebut dengan “pasal karet” sebagai undang-undang yang berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya. Selain itu, pasal tersebut juga bisa digunakan dengan mudah untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik.

Menanggapi keinginan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara secara tegas mengatakan pasal 27 ayat 3 di UU ITE tersebut tidak mungkin dihapuskan.

✓Pasal 45 ayat 1: Hukuman pidana                 penjara paling lama enam tahun dan           denda maksimal Rp 1 miliar atas                 pendistribusian informasi elektronik             bermuatan asusila.

✓Pasal 45 ayat 2: Hukuman pidana                 penjara paling lama enam tahun dan           denda paling banyak Rp 1 miliar atas           penyebaran berita bohong.

✓Pasal 45 ayat 3: Hukuman pidana                 penjara paling lama 12 tahun dan denda     maksimal Rp 2 milar atas ancaman             penyebaran informasi elektronik                   bermuatan ancaman kekerasan.

✓Pasal 46 ayat 1: Hukuman pidana                 penjara paling lama enam tahun dan           denda maksimal Rp 600 juta atas                 peretasan terhadap sistem elektronik         milik orang lain dengan cara apapun.

✓Pasal 46 ayat 2: Hukuman pidana                 penjara paling lama tujuh tahun dan             denda maksimal Rp 700 juta atas                 peretasan terhadap sistem elektronik di     lingkungan pemerintah atau pemerintah     daerah.

✓Pasal 46 ayat 3: Hukuman pidana                 penjara paling lama delapan tahun dan       denda maksimal Rp 800 juta atas                 penerobosan atau penjebolan terhadap       sistem pengamanan komputer.

✓Pasal 47: Hukuman pidana penjara             paling lama 10 tahun dan denda                   maksimal Rp 800 juta atas penyadapan       sistem elektronik milik orang lain.

✓Pasal 48 ayat 1: Hukuman pidana                 penjara paling lama delapan tahun dan       denda maksimal Rp 2 miliar atas                 pengrusakan dokumen elektronik milik       orang lain.

✓Pasal 48 ayat 2: Hukuman pidana                 penjara paling lama sembilan tahun dan     denda maksimal Rp 3 milar atas                   pemindahan atau mentransfer informasi     elektronik kepada orang lain yang tidak       berhak.

✓Pasal 48 ayat 3: Hukuman pidana                 penjara paling lama 10 tahun dan denda     maksimal Rp 5 miliar atas perbuatan           membuka akses informasi elektronik           yang sifatnya rahasia.

✓Pasal 49: Hukuman pidana penjara             paling lama 10 tahun dan denda                   maksimal Rp 10 miliar atas perbuatan         mengganggu kinerja sistem elektronik.

✓Pasal 50: Hukuman pidana penjara             paling lama 10 tahun dan denda                   maksimal Rp 10 miliar atas perbuatan         memfasilitasi perangkat keras maupun       perangkat lunak untuk pelaku                       pelanggaran.

✓Pasal 51: Hukuman pidana penjara             paling lama 12 tahun dan denda                   maksimal Rp 12 miliar atas pemalsuan       dokumen elektronik.

Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).